Jurnalindo.com, – Polemik kebijakan lima hari sekolah di Kabupaten Pati akhirnya mendapat sorotan serius dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Pati.
Wakil Ketua PCNU Pati, Umar Faruq, mengungkapkan bahwa kerusuhan ini terjadi karena kebijakan tersebut diputuskan tanpa kajian matang dan komunikasi yang baik.
“Bupati sudah meminta maaf, dan kami apresiasi. Tapi sejak awal kami tidak pernah diajak bicara. Baru setelah kebijakan dihentikan, beliau bertemu kami,” jelas Umar saat memberikan keterangan kepada awak media, Kamis (28/8).
Umar menilai keputusan lima hari sekolah seharusnya dilakukan dengan memenuhi persyaratan, termasuk kesiapan sarana prasarana dan diskusi dengan komite sekolah serta tokoh masyarakat.
“Faktanya, kajiannya kurang matang. Ada sekolah yang tidak punya masjid, lalu bagaimana shalat Jumatnya? Jadwal belajar juga molor, sampai mengganggu kegiatan anak di TPQ dan madrasah,” tegasnya.
Menurut Umar, masalah berawal dari paradigma Bupati yang menyamakan guru dengan pekerja kantoran.
“Beliau mengacu pada hari kerja lima hari, padahal guru itu pendidik, bukan buruh kantoran. Kalau Sabtu libur total, dampak negatif bagi siswa sangat besar,” tambahnya.
PCNU berharap ke depan pemerintah lebih cermat dalam mengambil kebijakan yang menyangkut pendidikan dan melibatkan semua pihak agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. (Juri/Jurnal)
