Jurnalindo.com, – Gelombang perlawanan terhadap kepemimpinan Bupati Pati, Sudewo, belum mereda. Usai aksi besar pada 13 Agustus lalu, kelompok Masyarakat Pati Bersatu kini mendirikan sebuah posko perjuangan tepat di depan Gedung DPRD Kabupaten Pati sejak Senin (18/08/2025) sore.
Posko yang didirikan dengan tenda sederhana itu bukan sekadar tempat berkumpul, melainkan simbol komitmen warga untuk terus mengawal jalannya Pansus hak angket pemakzulan Bupati Sudewo yang tengah berjalan di DPRD.
Di posko tersebut terpampang tiga poin utama perjuangan masyarakat:
“Mengawal proses Pansus hak angket DPRD Pati.
“Menampung pengaduan korban kebijakan Bupati Sudewo.
“Menyuarakan keadilan bagi korban kekerasan aparat saat aksi 13 Agustus.
Koordinator lapangan Masyarakat Pati Bersatu, Mulyati, mengatakan posko ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyatukan suara sekaligus menekan DPRD agar serius menuntaskan proses hak angket.
“Posko ini bentuk komitmen rakyat. Kami ingin memastikan DPRD benar-benar bekerja dan tidak mengabaikan aspirasi masyarakat,” tegasnya.
Mulyati menambahkan, harapan utama masyarakat tetap sama: Bupati Sudewo mundur dengan lapang dada.
“Kalau beliau bijaksana, seharusnya ikhlas mendengar rakyatnya dan segera mengundurkan diri,” lanjutnya.
Tak hanya soal pemakzulan, Mulyati juga menyoroti dugaan tindakan represif dalam aksi 13 Agustus lalu, termasuk pengacara pendamping mereka yang ikut menjadi korban kekerasan.
“Pengacara kami yang sudah jelas pakai tanda, tetap dihajar. Itu bukti bahwa ada yang salah dalam penanganan aksi kemarin,” ungkapnya.
Keberadaan posko ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga DPRD Pati mengambil keputusan final terkait hak angket.
Warga pun berharap posko tersebut menjadi pusat konsolidasi perjuangan rakyat Pati yang menginginkan perubahan di pucuk kepemimpinan daerah. (Juru/Jurnal)
