Jurnalindo.com, – Bupati Pati, Sudewo, menegaskan bahwa polemik penerapan 5 hari sekolah yang sempat menuai protes merupakan akibat kelalaian Dinas Pendidikan Pati.
Ia menyebut, masukan penting dari PCNU Pati agar kebijakan tersebut tidak mengganggu kegiatan TPQ dan Madrasah Diniyah (Madin) ternyata diabaikan.
Sudewo mengawali penjelasannya dengan mengucapkan terima kasih kepada PCNU Pati beserta seluruh keluarga besarnya yang telah membantu meredakan situasi dan menjaga kondusifitas, terutama menjelang rencana aksi 13 Agustus 2025.
Ia kemudian meluruskan kesalahpahaman terkait pernyataannya bahwa PCNU mendukung 5 hari sekolah.
Menurutnya, sejak awal ia meminta masukan PCNU tentang rencana tersebut, dengan syarat tidak mengganggu TPQ dan Madin. PCNU lalu memberi saran agar Dinas Pendidikan menindaklanjutinya bersama pihak terkait, termasuk perguruan tinggi IPMAFA.
“Saya perintahkan PLT Disdik untuk menindaklanjuti. Saat saya tanya sebelum menandatangani SK, PLT bilang sudah sesuai masukan PCNU dan tidak mengganggu TPQ maupun Madin, maka saya tandatangani,” kata Sudewo, Senin (11/08/2025).
Namun, fakta yang terungkap belakangan justru sebaliknya. Masukan PCNU tidak diakomodir, sehingga kebijakan tersebut mengganggu kegiatan TPQ dan Madin. Bahkan, ada sekolah yang tidak memiliki masjid hingga siswa terpaksa salat Jumat di sekolah.
“Saya kaget setelah ditelepon langsung Ketua PCNU Pati, Pak Yusuf Hasim. Ternyata masukan mereka tidak dilaksanakan. Saya langsung tegur PLT Disdik, kenapa tidak bicara apa adanya,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Bupati Sudewo segera mengambil langkah korektif dengan mengembalikan penerapan menjadi 6 hari sekolah. Ia menegaskan, kesalahan sepenuhnya berada di Dinas Pendidikan yang lalai melaksanakan arahan. (Juri/Jurnal)
