Jurnalindo.com, – Suasana di sejumlah pondok pesantren di wilayah Pati, Jawa Tengah, sedang memanas. Sebanyak lima ribu santri dari berbagai penjuru Pati dipastikan akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran. Mereka menolak kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang melonjak hingga 250 persen.
Tidak hanya itu, para santri juga menuntut penghapusan kebijakan lima hari sekolah yang dinilai mengganggu pelaksanaan kegiatan keagamaan, seperti TPQ dan madrasah diniyah.
Koordinator Umum Santri, Sahal Mahfudh, saat ditemui di posko donasi, Rabu (6/8/2025), menyatakan bahwa aksi ini adalah bentuk kepedulian santri terhadap dampak kebijakan yang dinilai sangat membebani masyarakat, khususnya kalangan pesantren dan keluarga santri.
“Kenaikan PBB-P2 sampai 250 persen benar-benar di luar batas kewajaran. Banyak santri dan keluarga mereka yang akhirnya terbebani. Tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga pada keberlangsungan pendidikan di pesantren,” tegas Sahal Mahfudh.
Lebih lanjut, Sahal menambahkan bahwa kebijakan lima hari sekolah sangat mengganggu jadwal kegiatan TPQ dan diniyah.
“Kami santri berharap pemerintah bisa mengevaluasi kembali kebijakan lima hari sekolah. Program TPQ dan madrasah diniyah adalah pondasi utama pendidikan moral dan agama bagi generasi muda. Jika dibatasi waktunya, maka akan sulit mencetak generasi yang berkarakter dan berakhlak mulia,”imbuhnya.
Aksi damai ini dijadwalkan akan berlangsung di pusat kota Pati, dengan rute berjalan kaki dari sejumlah pondok pesantren hingga ke kantor pemerintah daerah.
“Para santri direncanakan membawa berbagai poster dan spanduk berisi tuntutan mereka,”ucapnya.
Pihaknya mengaku aksi ini sudah mendapat dukungan dari para pengasuh pondok pesantren dan tokoh masyarakat. Mereka bahkan membuka posko donasi untuk mendukung logistik dan kebutuhan para santri peserta aksi.
“Ini menunjukkan santri tidak hanya peduli agama, tapi juga peka terhadap masalah sosial dan ekonomi,” tutup Sahal Mahfudh. (Jurnal/Juri)
