Jurnalindo.com – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, menyampaikan hasil kajian penting terkait tata kelola sektor pertambangan di Indonesia. Kajian ini menyoroti potensi terjadinya korupsi serta berbagai dampak buruk lain akibat tata kelola tambang yang dinilai bermasalah di lapangan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa temuan dari Muhammadiyah tersebut akan menjadi bahan masukan strategis bagi lembaganya.
“Teman-teman (Muhammadiyah) mengidentifikasi adanya potensi terjadinya korupsi, termasuk dampak-dampak lain yang muncul atau diakibatkan dari tata kelola tambang yang tidak benar dilakukan di lapangan,” ujar Budi kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (21/7/2025).
Budi menjelaskan, kajian tersebut dilakukan di dua wilayah yang selama ini dikenal sebagai sentra pertambangan, yakni Morowali di Sulawesi Tengah dan Halmahera di Maluku Utara. Kedua wilayah tersebut menjadi perhatian karena pesatnya aktivitas tambang yang disebut kerap mengabaikan aspek tata kelola yang baik dan berpotensi membuka celah praktik korupsi. dilansir dari detik.com
Menurut Budi, hasil kajian ini akan dipelajari lebih lanjut oleh tim KPK dan dijadikan sebagai pengayaan dalam proses penegakan hukum maupun perumusan kebijakan pencegahan korupsi di sektor sumber daya alam.
“Ini akan sangat berguna untuk mendukung kerja KPK, terutama dalam mendorong perbaikan tata kelola sumber daya alam yang lebih akuntabel dan bebas dari praktik korupsi,” tambahnya.
Sektor tambang memang menjadi salah satu bidang rawan korupsi di Indonesia, baik dalam hal perizinan, pengawasan, maupun distribusi hasil tambang. KPK bersama berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil seperti Muhammadiyah, terus mendorong pembenahan sistem untuk menciptakan pengelolaan yang transparan dan berkelanjutan.
Jurnal/Mas
