Jurnalindo.com, – Pemerintah Kabupaten Pati kembali mendapat sorotan tajam dari anggota DPRD terkait kinerja pengelolaan pendapatan sektor kelautan dan perikanan.
Joni Kurnianto, anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat, menegaskan bahwa pendapatan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pati pada tahun 2025 baru mencapai 18% dari target.
Pencapaian tersebut menurutnya masih jauh jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang bisa mencapai 60-80%.
Dalam rapat Badan Anggaran DPRD Pati yang dihadiri Bupati Pati pada Senin (7/7/2025), Joni mengungkapkan keprihatinannya atas penurunan drastis tersebut.
Ia menilai hal ini menunjukkan lemahnya pengelolaan sumber daya yang sebenarnya memiliki potensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pendapatan DKP Pati sangat rendah. Biasanya mencapai 60-80%, namun kini hanya 18%. Ini perlu penjelasan serius dari pemerintah daerah,” tegas Joni.
Kritikan ini semakin menguat mengingat APBD Kabupaten Pati 2025 telah disahkan dengan total pendapatan mencapai Rp 2,8 triliun dan target PAD yang diharapkan meningkat hingga Rp 500 miliar, namun realisasi sektor kelautan justru jauh dari harapan.
Selain itu, upaya peningkatan target pendapatan DKP yang sudah dilakukan pemerintah belum menunjukkan hasil signifikan.
Sehingga kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas kebijakan dan pengelolaan anggaran di sektor kelautan dan perikanan yang vital bagi perekonomian masyarakat pesisir Pati.
Situasi ini, kata Joni bisa berpotensi menghambat program-program pemberdayaan nelayan dan petambak garam yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi lokal.
“Sebelumnya, anggaran DKP bahkan sempat dipotong hingga 20%, yang dikhawatirkan akan memperparah kondisi tersebut,”papannya.
Atas pendapatan tersebut pihaknya mendesak Bupati Pati untuk segera mengambil langkah konkret dan transparan dalam menyelesaikan masalah ini agar potensi besar di sektor kelautan dan perikanan tidak terbuang sia-sia dan mampu memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Kegagalan pemerintah daerah dalam mengelola potensi ini menjadi cermin buruk bagi tata kelola keuangan daerah yang selama ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan dan pelayanan publik,”tambahnya Kendati demikian, Jika tidak segera diperbaiki, kondisi ini bisa memperburuk defisit APBD dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah Pati. (Juri/Jurnal)
