Jurnalindo.com, – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus, mengungkapkan alasan mengapa partainya tidak mengirimkan kader ke dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto. Salah satu alasan utama adalah adanya gugatan mengenai keabsahan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres), yang saat ini masih diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Deddy menjelaskan bahwa putusan terhadap gugatan PDIP melawan KPU RI terkait pencalonan Gibran dijadwalkan dibacakan pada 24 Oktober 2024. “Kami masih berpendapat bahwa keputusan KPU yang merevisi PKPU, yang meloloskan Gibran, bermasalah dan masih menjadi sengketa hukum yang belum selesai,” ujarnya dalam keterangannya pada Minggu, 20 Oktober 2024.
Selain isu hukum, Deddy juga menyatakan bahwa PDIP menghormati semua pihak dalam koalisi Prabowo, dan banyak nama yang sedang diproses untuk masuk dalam kabinet. Ia menambahkan bahwa kompleksitas dalam portofolio kementerian dan lembaga pemerintah baru sudah cukup besar, sehingga bergabung dalam kabinet saat ini bisa menambah tantangan.
Deddy menegaskan bahwa dukungan PDIP terhadap pemerintah baru tidak harus melalui posisi kabinet. “Kami memberikan kontribusi melalui pandangan dan masukan yang konstruktif,” katanya. Ia juga mengingatkan bahwa parlemen memiliki fungsi pengawasan yang penting terhadap pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan.
Deddy berharap Presiden Prabowo dapat menunjukkan kepemimpinan yang efektif dan mengelola pemerintahan secara konstitusional. Ia menekankan pentingnya memilih pembantu-pembantu yang tepat dengan prinsip meritokrasi.
Sebelumnya, Puan Maharani, Ketua DPP PDIP, juga memastikan bahwa tidak ada kader PDIP yang akan masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran. “Kerja sama dan saling mendukung tidak harus dalam kabinet,” ungkapnya. Puan menjelaskan bahwa Budi Gunawan, yang menjadi bagian kabinet, adalah seorang profesional dan bukan kader PDIP.
Walaupun tidak ada kader di kabinet, Puan menegaskan bahwa Fraksi PDIP di DPR akan mendukung program pemerintahan Prabowo. “Kami akan mendukung pemerintahan Pak Prabowo di parlemen, namun tidak menempatkan kader di kabinet,” pungkasnya.
Dengan keputusan ini, PDIP menunjukkan sikap strategis untuk tetap berperan aktif dalam pemerintahan sambil menjaga independensi dan identitas partai. (Komas.tv/Nada)
