JurnalIndo.Com – Puluhan warga Kecamatan Sukolilo yang tergabung dalam aliansi “Sukolilo Bangkit” kembali mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pati, Senin (28/4/2025).
Kedatangan ini merespon undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati mengenai kerusakan lingkungan yang disebabkan adanya aktivitas tambang ilegal.
Koordinator Sukolilo Bangkit, Slamet Riyadi, mengungkapkan kerusakan yang ditimbulkan akibat tambang ilegal di wilayah pegunungan kendeng sudah sangat mengkhawatirkan bagi warga.
“Kami minta tambang ilegal yang tidak disertai izin itu ditutup karena sangat merugikan. Dampaknya luar biasa bagi masyarakat,” tegas Slamet di depan DPRD Pati.
Puluhan tambang yang beroperasi di wilayah tersebut kata Slamet hanya dua yang memiliki izin resmi.
Sehingga warga geram akhirnya melaporkan bagi tambang yang tidak memiliki surat izin. Namun hingga saat ini laporan tersebut tidak ditindaklanjuti.
“Laporan kami tidak ditanggapi. Padahal, kerusakan alam semakin parah—tanaman rusak, banjir terus terjadi. Ini harus dihentikan,” desaknya.
Selain itu, kerusakan yang disebabkan akibat tambang, pihaknya telah menuntut pertanggungjawaban kepada para penambang.
“Negara belum mampu memulihkan kerusakan alam, sementara penambangan di Kendeng justru dibiarkan,” ujarnya.
Menanggapi aspirasi warga, Ketua Komisi C DPRD Pati, Joni Kurnianto mendukung penuh apa yang menjadi tuntutan warga sukolilo
“Kami mendukung Aliansi Sukolilo Bangkit. Tuntutan mereka sederhana: tutup yang ilegal dan tidak keluarkan izin baru,” tegas joni.
Melihat kondisi ini, pihaknya
telah mengusulkan untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Tambang mirip dengan model di Kabupaten Jepara.
“Ini masalah lama. Dari 17 tambang di Sukolilo, hanya 2 yang legal. Perlu pengawasan ketat,” tutup dia.
Jurnal/Mas
